Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Disini saya akan melanjutkan tugas softskill aspek hokum dalam ekonomi, bab 8 tentang Kekayaan Intelektual.

Pertama saya akan menjelaskan pengertian kekayaan intelektual yaitu kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan lain-lain yang berguna untuk manusia.

 Ruang lingkup dari HAKI meliputi apa saja? HAKI dibagi menjadi dua bagian, yaitu Hak Cipta (Copyrights) dan Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights).

Hak cipta sendiri mempunyai pengertian yaitu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Sedangkan hak kekayaan industry adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian. Hak kekayaan industry pun mencakup, hak paten, hak merk, hak desain industry dan rahasia dagang. Saya jelaskan satu persatu.

Hak paten adalah hak khusus yang biasanya dikasih oleh Negara kepada seorang penemu atas hasil penemuannya.

Hak merk adalah hak khusus yang dikasih oleh Negara kepada si pemilik merk yang terdaftar dalam Daftar Umum Merk.

Hak desain industry adalah hak khusu yang diberikan oleh Negara kepada pemegang hak desain industry untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau member izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau pun bisanis dimana mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang dapat memberikan lisensi bagi pihak lain. Maksud dari lisensi itu adalah izin yang dikasih ke pihak lain melalui perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari rahasia dagang tersebut yang diberikan perlindungan pada jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Contoh kasusnya itu ketika join venture akan membuka usaha berupa outlet magfood “AMAZY” tapi karena tidak ada izin dari pendiri Amzy dan tidak memperhatikan dampak yang akan terjadi. Jelas terlihat ini merupakan pelanggaran HAKI yaitu pendirian usaha yang sudah ada tanpa izin.

Sekian sedikit penjelasan saya mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Ada beberapa yang saya kutip dari internet. Semoga bermanfaat.

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual

WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Melanjutkan postingan blog sebelumnya, disini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 7 yaitu mengenai wajib daftar perusahaan.

Dari hasil pencarian saya dari internet pertama kalinya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 23  para persero firma diwajibkan mendaftarkan akta itu dalam register yang disediakan untuk itu pada kepaniteraan raad van justitie (pengadilan Negeri) daerah hukum tempat kedudukan perseroan itu. Selanjutnya pasal 38 KUHD: para persero diwajibkan untuk mendaftarkan akta itu dalam keseluruhannya beserta ijin yang diperolehnya dalam register yang diadakan untuk itu pada panitera raad van justitie dari daerah hukum kedudukan perseroan itu, dan mengumumkannya dalam surat kabar resmi.

Dari kedua pasal di atas firma dan perseroan terbatas diwajibkan mendaftarkan akta pendiriannya pada pengadilan negeri tempat kedudukan perseroan itu berada.

Apa saja tujuan perusahaan harus melakukan wajib daftar perusahaan?

Yaitu bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha (Pasal 2).

Daftar Perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Maksudnya? Berarti bahwa Daftar Perusahaan itu dapat dipergunakan oleh pihak ketiga sebagai sumber informasi (Pasal 3).

Hal-hal apa aja sih yang wajib didaftarkan?

Hal-hal itu tergantung pada bentuk perusahaan, seperti ; perseroan terbatas, koperasi, persekutuan atau perseorangan. Perbedaan itu terbawa oleh perbedaan bentuk perusahaan.
Bapak H.M.N. Purwosutjipto, S.H memberi contoh apa saja yang yang wajib didaftarkan oleh suatu perusahaan berbentuk perseroan terbatas sebagai berikut:

A.      Umum

1.      nama perseroan

2.      merek perusahaan

3.      tanggal pendirian perusahaan

4.      jangka waktu berdirinya perusahaan

5.      kegiatan pokok dan kegiatan lain dari kegiatan usaha perseroan

6.      izin-izin usaha yang dimiliki

7.      alamat perusahaan pada waktu didirikan dan perubahan selanjutnya

8.      alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, agen serta perwakilan perseroan.

B.      Mengenai Pengurus dan Komisaris

1.      nama lengkap dengan alias-aliasnya

2.      setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan nama sekarang

3.      nomor dan tanggal tanda bukti diri

4.      alamat tempat tinggal yang tetap

5.      alamat dan tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal Indonesia

6.      Tempat dan tanggal lahir

7.      negara tempat tanggal lahir, bila dilahirkan di luar wilayah negara RI

8.      kewarganegaran pada saat pendaftaran

9.      setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan yang sekarang

10.  tanda tangan

11.  tanggal mulai menduduki jabatan

C.      Kegiatan Usaha Lain-lain Oleh Setiap Pengurus dan Komisaris

1.      modal dasar

2.      banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham

3.      besarnya modal yang ditempatkan

4.      besarnya modal yang disetor

5.      tanggal dimulainya kegiatan usaha

6.      tanggal dan nomor pengesahan badan hukum

7.      tanggal pengajuan permintaan pendaftaran

D.      Mengenai Setiap Pemegang Saham

1.      nama lengkap dan alias-aliasnya

2.      setiap namanya dulu bila berlainan dengan yang sekarang

3.      nomor dan tanggal tanda bukti diri

4.      alamat tempat tinggal yang tetap

5.      alamat dan negara tempat tinggal yang tetap bila tidak bertempat tinggal di Indonesia

6.      tempat dan tanggal lahir

7.      negara tempat lahir, jika dilahirkan di luar wilayah negara R.I

8.      Kewarganegaraan

9.      jumlah saham yang dimiliki

10.  jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.

E.       Akta Pendirian Perseroan

Pada waktu mendaftarkan, pengurus wajib menyerahkan salinan resmi akta pendirian perseroan.

Sekian sedikit penjelasan saya mengenai wajib daftar perusahaan. Ada beberapa yang saya kutip dari internet. Semoga bermanfaat.

Sumber : riyanikusuma.wordpress.com/2012/04/01/wajib-daftar-perusahaan/

Hukum Dagang (KUHD)

Sesuai dengan SAP matakuliah softskill Aspek hokum dalam ekonomi bab 6 mengenai pengertian hokum dagang (kuhd), disini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hokum perdagangan.

Hokum dagang adalah hokum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan atau bisa disebut hokum yang mengatur hubungan hokum antar manusia dan badan-badan hokum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan.

Bagaimana system hokum dagang dalam arti luas?

System hokum dagang dalam arti luas dibagi menjadi 2 yaitu tertulis dan tidak tertulis tentang aturan perdagangan.

Pada mulanya kaidah hokum yang kita kenal sebagai hokum dagang pada saat ini muncul di kalangan kaum pedagang sekitar abad ke-17. Kaidah-kaidah hokum tersebut sebenarnya merupakan kebiasaan diantara mereka yang muncul dalam pergaulan di bidang perdagangan.ada beberapa hal yang diatur dalam KUH Perdata dan ada juga yang diatur dalam KUHD. KUH Perdata merupakan hokum umum sedangkan KUHD merupakan hokum khusus. Dalam hubungannya dengan hal tersebut berlaku hokum khusus menghapus hokum umum.

Di Indonesia  Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku berdasarkan Pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang ada masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Kalau di negeri Belanda Wetbook van Koophandel telah mengalami perubahan, namun di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Tapi kondisi ini bukan berarti sejak Indonesia merdeka ga ada pengembangan peraturan terhadap permasalahan perniagaan. Perubahan pengaturan terjadi tidak tersistematisasi dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Strategi perubahan pengaturan terhadap masalah perniagaan di Indonesia dilakukan secara parsial dan membuat peraturan baru terhadap substansi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Disini saya akan memberikan satu contoh kasus hokum perdagangan yang pernah terjadi pada SENGKETA MEREK DAGANG INTERNASIONAL.

Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd, adalah pemakai pertama merek “LOTTO”. Merek dagang “LOTTO” ini terdaftar di Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman tahun 1979. Tapi pada tahun 1984 Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman telah menerima pendaftaran merek “LOTTO” yang diajukan oleh Hadi Darsono. Penggunaan merek “LOTTO” oleh Hadi Darsono hampir sama dengan merek yang digunakan pada barang-barang produksi PTE Ltd. Walaupun Hadi menggunakan merek LOTTO untuk barang-barang yang tidak termasuk dalam produk-produk Newk Plus Four Far East (PTE) Ltd., namun kesamaan merek LOTTO tersebut dinilai amat merugikannya. Akhirnya pihak Newk Plus Four Far East Ltd Singapore, mengajukan gugatan perdata di pengadilan terhadap Hadi Darsono sebagai Tergugat I dan Direktorat Paten dan Hak Cipta Departemen Kehakiman (Bagian Merek-merek) sebagai Tergugat II.

Disini menurut saya walaupun barang yang didaftarkan Hadi berbeda dengan yang didaftarkan PTE Ltd, tapi ya jenis barang yang didaftarkan Hadi tergolong perlengkapan berpakaian seseorang. Dengan mendaftarkan dua barang yang termasuk dalam kelompok barang sejenis dengan merek yang sama, dengan kelompok barang yang telah didaftarkan lebih dahulu, Hadi disini terlihat aji mumpung dengan mudahnya mendapatkan keuntungan dengan cara numpang keterkenalan satu merek yang sudah ada dan beredar di masyarakat.

Demikian sedikit penjelasan saya mengenai hokum dagang untuk memenuhi tugas softskill saya. Semoga bermanfaat.

Sumber:

tugaskuliah-adit.blogspot.com/2012/04/hukum-dagang-kuhd.html

mychocochips.blogspot.com/2012/04/contoh-kasus-hukum-perdagangan.html

Hukum Perikatan

Sesuai dengan SAP matakuliah softskill Aspek hokum dalam ekonomi bab 4 mengenai hokum perikatan, disini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hokum perikatan.

Hokum perikatan adalah peraturan-peraturan yang mengatur perhubungan yang bersifat kehartaan antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama berhak atas sesuatu presentasi dan pihak yang lebih wajib memenuhi sesuatu prestasi.
Asas Hukum Perikatan

• Perikatan yang timbul dari persetujuan
• Perikatan yang timbul dari undang-undang

1. Perikatan terjadi karena undang-undang semata
2. Perikatan terjadi karena undang-undang akibat perbuatan manusia

• Perikatan terjadi bukan perjanjian, tapi karena perbuatan melanggar hukum dan perwakilan sukarela

Asas-asas dalam hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.

·         Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam Pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

·         Asas konsensualisme

Asas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas.

Dengan demikian, azas konsensualisme lazim disimpulkan dalam Pasal 1320 KUHP Perdata. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat adalah :

1.       Kata Sepakat antara Para Pihak yang Mengikatkan Diri

2.       Cakap untuk Membuat Suatu Perjanjian

3.       Mengenai Suatu Hal Tertentu

4.       Suatu sebab yang Halal

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak.Baik perkaitan itu di dasarkan perjanjian sesuai pasal 1338 sampai dengan 1431 KUH PERDATA maupunperjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380KUH perdata.apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu menjadi alsan bagiu pihak lainya untuk mengajukangugatan.demikian juga tidak terpenuhinya pasal 1320 KUH perdata tentang syarat syarat sahnya suatuperjanjian menjadi alas an untu kbatal atau di batalkan suatu persetujuan perjanjian melalui suatu gugatan,Salah satu alas an untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar  janji dari debitur.wanprestasi itu dapat berupa tidak memenuhi kewajiban sama sekali, atasu terlambatmemenuhi kewajiban, atau memenuhi kewajibanya tetapi tidak seperti apa yang telah di perjanjikan.

Perikatan itu bisa hapus jika memenuhi kriteria-kriteria sesuai dengan Pasal 1381 KUH Perdata. Ada 5 cara penghapusan suatu perikatan yaitu pembaharuan utang, penjumpaan utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, dank arena kadaluarsa.

Demikian sedikit penjelasan saya mengenai Hukum Perikatan. Ada beberapa yang saya kutip dari internet. Semoga bermanfaat.

Sumber: karinakdox.blogspot.com/2012/05/hukum-perikatan.html

HUKUM PERDATA

Disini saya akan melanjutkan tugas softskill aspek hokum dalam ekonomi, bab 3 tentang hokum perdata.

Pertama saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu hokum perdata. Menurut saya. Hokum perdata adalah peraturan yang mengatur hak dan kepentingan orang yang satu dengan yang lainnya yang terjadi dalam masyarakat.  Yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia disini adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan BW. Sebagian materi BW sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI, misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, dan UU Kepailitan.

Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia.

Di Indonesia sendiri, ada berbagai macam persoalan perdata. Salah satu dari salah-salah  contoh yang lain contoh kasus perdata yang mungkin sudah tidak asing dan tidak bule lagi ditelinga kita, karena kasus tsb pernah jadi topik yang hangat dibicarakan yaitu kasus perseteruan antara Julia Perez dan Dewi Persik. Depe telah melaporkan artis yang akrab disapa Jupe itu ke polisi, Depe juga menuntut jupe  secara perdata. Ia menggugat Jupe sebesar Rp1,7 miliar. Menurut pengacara Depe, depe merasa sudah dirugikan secara materiil dan immateriil atas pertengkarannya dengan jupe. Dan gak cuma itu, Depe merasa Jupe telah merusak wajahnya yang merupakan asetnya sebagai seorang artis.

Demikian sedikit penjelasan saya mengenai hokum perdata untuk memenuhi tugas softskill saya. Semoga bermanfaat.

Sumber:

id.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata

mychocochips.blogspot.com/2012/04/contoh-kasus-perdata.html

SUBYEK DAN OBYEK HUKUM

Melanjutkan postingan blog sebelumnya, disini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 2 subyek dan obyek hokum.

Pertama subyek hokum, dari yang saya baca di internet subyek hokum adalah setiap makhluk yang memiliki, memperoleh, dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum.

Yang termasuk kedalam subyek hokum diindonesia menurut uu no. 30/2004 yaitu setiap orang yang sudah berusia 18 th atau sudah menikah dan dianggap dewasa.

Kedua obyek hokum, obyek hokum menurut saya adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan subyek hokum. Sedangkan Obyek hukum menurut pasal 499 KUHP Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

Contoh-contoh objek hukum internasional yaitu seperti

-          Hukum Hak Asasi Manusia

Hukum Internasional hak asasi manusia adalah semua norma hukum yang ditunjukkan untuk menjamin perlindungan terhadap pribadi (individu).

-          Hukum Humaniter

Hukum Humaniter adalah semua norma hokum yang bertujuan memberi perlindungan pada saat timbul konflik bersenjata bukan internasional, kepada anggota pasukan tempur yang tidak bias lagi menjalankan tugasnya lagi, atau orang-orang yang tidak terlibat dalam pertempuran.

-          Hukum Kejahatan terhadap Kemanusiaan (massal)

Istilah ini dikeluarkan oleh pengadilan Nurenberg untuk perbuatan kejam Nazi Jerman terhadap warga negaranya sendiri. Namun, dewasa ini genosida (pembunuhan massal dilatar belakangi kebencian terhadap etnis, suku tertentu) juga termasuk dalam hukum ini.

Subyek dan Objek hokum dapat berubah. Seperti apa yang terjadi pada perang Serbia-Bosnia (perang Balkan), dimana Mahkamah Internasional (ICJ) akhirnya menjatuhkan hukuman secara individu terhadap petinggi militer Serbia karena dianggap sebagai orang-orang yang paling bertanggung jawab terhadap pembantaian kaum muslim Bosnia. Mantan petinggi militer Serbia yang diadili antara lain, Kepala Staff militer Serbia, Ljubisa Beara; Vujadin Popovic, pejabat militer yang bertanggung jawab atas pengerahan polisi militer, Ljubomir Borovcanon, Deputi Komandan Polisi Khusus Serbia; Vinko Pandurevic, Komandan Brigade yang melakukan serangan dan Drago Nikolic, Kepala Brigade Keamanan militer Serbia. Dari hal ini, saya dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan status subyek hukum itu sendiri yaitu, perang ini melibatkan negara (Serbia), namun pada akhirnya mahkamah menjatuhkan hukuman terhadap individu.

Objek hukum dapat berubah disebabkan dunia global dan internasional yang bersifat dinamis (selalu berubah). Sehingga tindak lanjut dari hukum internasional itu sendiri akan berubah mengikuti arus perkembangan zaman dan permasalahan baru yang akan timbul dalam hubungan internasional kedepannya. Seperti permasalahan yang terbaru saya baca di internet yakni kasus perompakan kapal-kapal laut di Somalia. Kasus ini menyebabkan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) mengeluarkan resolusi agar kejadian ini tidak terulang kembali.

Objek hukum dapat hilang. Objek hukum telah saya sebutkan tadi diatas bahwa wilayah geografis termasuk didalamnya. Dalam kaitan ini, saya mencoba menghubungkan dengan kepulauan yang berada di sebelah timur laut Australia. Pulau-pulau yang kebanyakan tak berpenghuni ini dijadikan Prancis (pulau ini dibawah kekuasaan Prancis) dijadikan sebagai ajang uji coba Nuklir mereka. Sehingga, dampak dari uji coba ini adalah hilangnya (tenggelam) pulau tersebut. Dalam hal lain, kasus perebutan pulau Malvinas/Falkland (Inggris-Argentina) juga dapat dijadikan referensi sebagai hilangnya objek internasional. Pulau Malvinas (penyebutan oleh orang Argentina dan Falkland oleh orang Inggris) adalah pada mulanya milik Argentina. Namun, Inggris mengklaim pulau tersebut sehingga menyebabkan tejadi perang dimana Argentina kalah dan harus merelakan hilangnya pulau tersebut dari peta geografis wilayah Argentina.

Demikian sedikit penjelasan saya mengenai subyek dan obyek hokum dan ada beberapa contoh kasus yang saya kutip dari internet. Semoga bermanfaat.

Sumber: lovelycimutz.wordpress.com/2011/04/17/subjek-dan-objek-hukum/

PENGERTIAN HUKUM DAN HUKUM EKONOMI

Sesuai dengan SAP matakuliah softskill Aspek hokum dalam ekonomi bab 1 mengenai pengertian hokum dan hokum ekonomi, disini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hokum dan hokum ekonomi khususnya dinegara kita Indonesia tercinta.

Hokum menurut saya adalah aturan yang secara resmi diatur dan dibuat oleh suatu Negara tertentu. Namun arti hokum yang saya baca dari internet didefinisikan sebagai suatu sistem aturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga atau institusi hokum.

Kemudian hokum ekonomi. Yang pertama, ekonomi, ekonomi menurut saya adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan kesejahteraan sehari-hari masyarakat dan pemerintah. Sedangkan hokum ekonomi menurut saya adalah aturan yang dipakai dalam kehidupan ekonomi sehari-hari di masyarakat.

Dalam hokum ada suatu aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga atau pemerintah yang memaksa seseorang tanpa terkecuali saya sebagai warga Indonesia berperilaku sesuai peraturan dan undang-undang yang dibuatnya itu disebut norma hokum. Biasanya kalau ada yang melanggar norma hokum ini maka mendapat hukuman berupa sanksi denda sampai hukuman fisik (dipenjara sampai hukuman mati). Di Indonesia ini banyak sekali kasus pelanggaran hokum seperti itu. Contohnya yang pernah booming (mungkin sampai sekarang masih) dan saya lihat di tv yaitu kasus raffi achmad. Raffi ditangkap polisi dirumahnya karna kepergok menyimpan dan memakai obat terlarang yaitu narkoba.

Demikian sedikit penjelasan saya mengenai pengertian hokum dan hukum ekonomi untuk memenuhi tugas softskill saya. Semoga bermanfaat.